Pemindahan Ibu Kota Negara Telah Melalui Kajian Mendalam

WACANA perpindahan Ibukota ada dilandasi oleh beban Pulau Jawa sekarang yang memikul beban serta padatnya masyarakat. Proses Perpindahan Ibu Kota negara ini sudah lakukan analisis panjang, analisis itu salah satunya dari bagian administrasi, formasi pemerintah, otonomi wilayah sampai batas daerah Ibu Kota nanti. 

Perpindahan Ibukota nanti akan berefek pada perkembangan di daerah yang baru itu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yakini, jika perpindahan ibu kota bisa menjadi gerbang Indonesia di hari esok. 

Bukan hanya dalam soal peningkatan skema transportasi yang lebih kekinian, tetapi peningkatan perkotaan yang lebih baik di masa datang. 

Presiden Joko Widodo pernah menjelaskan, Ibu Kota akan direncanakan dengan kekinian, dimana nanti ada rumah sakit sampai kampus internasional, yang menyatukan skema pendidikan Indonesia serta luar negeri. Hingga diinginkan beberapa anak Indonesia tak perlu belajar ke luar negeri untuk memperoleh pendidikan dengan kualitas sama dengan sekolah internasional. 

Oleh karenanya, dibutuhkan banyak ide dari beberapa faksi supaya pengembangannya sesuai keinginan. 

Di kesempatan tidak sama, Menteri Rencana Pembangunan / Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan pemerintah akan sediakan tiga juta lapangan kerja di tempat ibu kota baru, Penajam Paser Utara serta Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. 

Nanti tujuan lapangan pekerjaan yang akan disiapkan oleh pemerintah akan ditempatkan ke bidang yang ramah lingkungan yang sesuai arah pembangunan berkepanjangan (SDG’s). Karena, ide pembangunan Ibu Kota baru ialah membuatnya jadi kota yang berkepanjangan, terpelihara dan penuhi persyaratan lingkungan hidupnya. 

Suharso mengatakan, jika warga yang tinggal dari sana nanti tidak membutuhkan atau buka koceknya lebih dalam . Tetapi mereka betul-betul tinggal dengan tingkat kesejahteraan yang ideal. 

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah butuh satu riset tentang jumlahnya masyarakat yang kurang lebih dapat tinggal di tempat ibu kota baru. Jumlahnya masyarakat yang akan tinggal dari sana bergantung pada daya tarik ibu kota negara itu. 

Menurut Suharso, pemerintah sedang pikirkan apa akan tempatkan salah satunya kampus paling baik di dunia serta di Indonesia di tempat Ibu kota baru. Atau ajak investor untuk berinvestasi membuat rumah sakit yang paling baik di lokasi itu. 

Dosen Fakultas Ekonomi serta Usaha Kampus Mulawarman (Unmul) Dr Aji Sofyan Effendi, SE.,M.Si menjelaskan, pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur akan berefek pada semua daerah di Kalimantan yang lain. 

Arus transaksi perdagangan, investasi, produksi barang serta layanan, arus distribusi, arus mengonsumsi semua akan terakselerasi. Tentunya langkah pertama dalam penentuan ibu kota ialah pembangunan infrastrukturr yang massif. 

Kehadiran infrastruktur ini pasti membuat investasi banyak yang datang ke Kalimantan Timur serta wilaah Kalimantan biasanya. Adanya infrastruktur pasti mengecilkan apa yang disebutkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). 

Dimana makin rendah ICOR maka membuat ongkos produksi, mengonsumsi serta distribusi barang serta layanan di Kalimantan Timur akan makin mengecil, berarti iklim investasi lebih bersaing. Investasi akan banyak yang datang ke Kalimantan Timur serta daerah Kalimantan yang lain pada umumnya. 

Ketua Umum Himpunan Lokasi Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menjelaskan, perpindahan Ibukota dari Pulau Jawa ke Kalimantan dengan setahap akan berefek positif pada perkembangan pusat ekonomi di daerah baru itu. 

Bila disaksikan dari bagian kemaritiman, dianya berujar perpindahan Ibu Kota itu akan menumbuhkan pusat-pusat pelabuhan serta logistik baru yang searah dengan ide pengangkutan barang lewat tol laut yang sudah dirintis oleh Jokowi dalam pemerintahannya di periode pertama. 

Dari sisi sosial politik serta budaya, Sanny mengutarakan perpindahan Ibu Kota dapat menggeser sudut pandang yang sejauh ini fokus pada jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris serta lebih fokus pada usaha untuk jaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Perpindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan jadi salah satunya konsentrasi Presidan Jokowi pada periode keduanya. Perpindahan Ibu Kota pasti memperlihatkan proggres perkembangan bangsa, sebab peralihan ini adalah bukti jika Negara dapat bergerak ke arah suatu hal yang dicita-citakan bangsa Indonesia lama.

CFD Ada Lagi di Kota Bogor

Hari Bebas Kendaraan Bermotor, atau lebih diketahui Car Free Day (CFD) di jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor akan kembali diselenggarakan pada Minggu (01/03/2020) ini. 

Awalnya, CFD di Kota Bogor ditiadakan semenjak 22 September 2019 lantas sebab terdapatnya pembangunan Fly Over Martadinata. 

“Jadi, berdasar hasil rapat bahasan paling akhir tempo hari di Pos Pam Terintegrasi yang didatangi Polresta Bogor Kota, Dishub, Satpol PP, Kodim, Pusdikzi, sisi Prokompim serta Dinas Koperasi serta UMKM, mulai Minggu tanggal 1 Maret 2020 Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD akan kembali dibuka di jalan Jenderal Sudirman,” kata Kepala Bagian (Kabid) Lantas Lintas pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Dody Wahyudin pada wartawan. 

Dody mengatakan, waktu penerapan CFD sama dengan awalnya, yaitu dari mulai jam 06.00-09.00 WIB. 

Untuk titik parkir kendaraan faksinya mempersiapkan di sejumlah titik, seperti di samping Bank BTN, halaman Lautan, seberang PLN, halaman BoPer, serta depan martabak Air Mancur. 

“Mudah-mudahan minggu ini dapat berjalan mulus serta semarak. Buat yang akan olahraga di ruang CFD silakan memarkirkan kendaraannya dalam tempat yang disiapkan,” tuturnya. 

Sesuai dengan maksudnya kata Dody, ruang CFD dipakai untuk berjalan kaki, bersepeda, jogging serta olahraga yang lain. Karena itu, faksinya minta PKL (Pedagang Kaki Lima) tidak menggunakan trotoar, tubuh jalan serta taman untuk berjualan. 

Serta, CFD telah jadi pekerjaan nasional, tidak cuma berada di kota Bogor, tapi hampir semua wilayah kota/kabupaten ada. 

Dishub serta kepolisian akan menerjunkan personilnya untuk menertibkan lalu lintas. Dody menyarankan pengendara yang awalannya akan melalui jalan Jenderal Sudirman untuk cari jalan pilihan. 

Selain itu, Kepala Dinas Koperasi serta UMKM Kota Bogor, Samson Purba minta supaya PKL tidak berjualan di trotoar, tubuh jalan serta taman. Dengan spesial dia minta supaya seluruh pihak saling jaga kebersihan, dan fasilitas serta prasarana umum yang berada di seputar ruang CFD. 

Kasat Lalu Polresta Bogor Kota, Kompol Fajar Hari Kuncoro mengatakan, korps-nya akan memberi dukungan tiap program Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. (yopi/mb)

Perampokan di Wonogiri, Rp 9 Juta Raib, Karyawati Tersungkur oleh Penjahat

Karyawati swasta di Wonogiri jatuh tersuruk ditendang perampok dalam keadaan tangan terikat serta mulut dilakban. Karyawati namanya Kunthi itu sangat terpaksa menyerahkan uang keseluruhan sejumlah Rp 9 juta lebih sebab diancam akan ditembak mati oleh kawanan perampok, Jumat (28/2/2020). 

Kunthi ialah karyawati sisi administrasi satu perusahaan Usaha Dagang(UD) Bangun di Jalan Wonogiri-Ngadirojo, Dusun Brubuh RT 003/RW 001, Desa Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa-Tengah. 

Kapolsek Ngadirojo, AKP Subroto membetulkan tindakan perampokan di wilayahnya. "Perampokan berlangsung di Gudang UD Bangun punya M. Sidiq, masyarakat Pandeyan RT 002/RW 003, Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, tuturnya . Waktu insiden, di gudang itu ada pegawai administrasi yang tengah kerja. 

Pegawai itu namanya Kunthi Suryo Asri, masyarakat Akan Kulon RT 001/RW 002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Wonogiri. Awalannya, saat karyawati itu sedang ada di gudang sendirian tiba-tiba hadir satu mobil Toyota Avanza berpelat nomor B (Jakarta) hadir dengan urutan menghadap ke jalan raya. 

Seseorang bercelana pendek, berkaus, serta menggunakan topi hitam keluar dari mobil bertanya air mineral pada Kunthi. Orang itu menyebut dua temannya yang berada di mobil. 

Orang yang pertama turun menodongkan senjata api pada Kunthi. Aktor yang lain mengikat tangan serta melakban mulut Kunthi. Beberapa penjahat itu setelah itu meneror akan tembak mati Kunthi serta memaksakan menyerahkan uang . Sebab tidak selekasnya menyerahkan uang , salah seorang dari kawanan penjahat itu langsung menendang karyawati itu sampai jatuh tersuruk. 

Salah satunya aktor ambil handphone Kunthi . Ketakutan diancam akan ditembak mati, Kunthi pada akhirnya menyerahkan tas warna kuning berisi uang Rp5.130.000 serta dompet berisi uang Rp4.700.000. 

Sesudah memperoleh hasil, aktor cepat-cepat kavur .Kunthi sukses buka ikatan kaki selanjutnya lari keluar rumah lewat pintu samping serta minta pertolongan. Waktu Kunthi keluar, mobil Avanza itu tidak ada. 

Kunthi lari ke toko punya Slamet di samping gudang serta ditolong oleh Ali yang ada di toko punya Slamet untuk buka lakban. 

“Setelah kami terima laporan dari Slamet, kami mendatangi tempat insiden serta lakukan olah TKP, mencatat jati diri korban serta saksi. Sekarang masih juga dalam step penyidikan,” kata Subroto. 

Subroto menjelaskan kerugian karena perampokan itu sampai Rp9.830.000, dengan rincian uang pribadi punya Kunthi Rp4.700.000 serta uang pemilik gudang, Sidiq, Rp5.130.000. 

Tidak hanya uang, kerugian yang lain yaitu handphone Vivo Y 93 warna biru, KTP, serta kartu ATM Kunthi, dan kartu BPJS atas nama Adelia Stevanya Tri Suharani. (Suatmadji/win).

Wakil Wali Kota Depok: Wartawan adalah Mitra, Tidak Perlu Ditakuti

Kapasitas serta pekerjaan jurnalis atau wartawan tak perlu ditakuti sebab hasil pekerjaan atau kapasitas berapakah produk jurnalistik tentu saja menolong, memberi info, pendapat serta masukan di beberapa pekerjaan pembangunan atau yang lain lebih pada barisan ASN dalam memberi service ke warga sejauh ini. 

"Tidak butuh ditakuti sudah ada semua.semua telah tersedia standard ketentuannya bila ada masukan, input serta fasilitas hasil dari karya jurnalistik di lapangan sebaiknya justru jadi penyemangat atau introspeksi diri dalam jalankan pekerjaan jadi pegawai negeri sipil (PNS) pada tingkat kelurahan sampai ke Wali Kota," kata Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, dibarengi Kepala Diskominfo Depok, Sidik Mulyono serta Kepala BPMPS, Haji Acep Azhari, waktu perayaan menyongsong HPN 2020 di Balai Rakyat Depok Utara, Kec. Beji, Kota Depok, Sabtu (29/2/2020). 

"Rangkul serta ajak diskusi tentu saja semakin lebih baik untuk lanjutan pembangunan yang terus dikerjakan pemerintah," katanya. 

Tetapi, tambah ia, pekerjaan serta kapasitas beberapa wartawan di Kota Depok diinginkan untuk ikuti ketentuan yang telah dipastikan Dewan Wartawan berkaitan pembekalan diri bekerja yakni Uji Kompetensi Wartawan (UKW) hingga ke depan semakin lebih profesional serta maju . 

"Atas nama Pemkot Depok lebih Wali Kota Depok Muhammad Idris waktu ucapkan banyak terima kasih atas ikut serta semua wartawan yang bekerja di Kota Depok dalam kabar berita berkaitan beberapa jenis program yang digerakkan atau belum terwujud sampai saat ini," tuturnya. 

Terus kawal pekerjaan Pemkot Depok supaya program terwujud untuk ke arah Kota Depok yang unggul, nyaman serta religius. Terhitung dalam memberi service ke warga di 11 kecamatan. 

Ketua Panitia HPN, Adi Rakasiwi dibarengi Sekretaris Panitia Anis M , menjelaskan pekerjaan HPN tahun 2020 adalah pekerjaan kombinasi semua komune wartawan yang bekerja di Kota Depok. 

"Alhamdulillah.. Berjalan aman serta lancar sampai pekerjaan usai diadakan, " katanya. (anton/ys)

Siti Nurbaya: Jajaran LHK Pusat dan Daerah Harus Bersenyawa

Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, memperingatkan di antara Kementerian LHK dengan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Lingkungan Hidup serta Kehutanan di Propinsi serta Kabupaten/Kota harus solid bergerak bersama-sama dan jangan bergerak sendiri-sendiri. 

Siti Nurbaya mengemukakan hal tersebut waktu buka Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (Rapat kerja nasional KLHK), Kamis (27/2) di Yogyakarta. Rapat kerja nasional didatangi seputar seribu peserta, datang dari barisan KLHK, Unit Penerapan Tehnis (UPT), Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Lingkungan Hidup serta Kehutanan dari semua Indonesia. 

''Lima tahun pertama beberapa langkah revisi sudah dikerjakan, serta hasilnya mulai kelihatan, tetapi rintangan semakin berat sebab perhatian warga berkaitan LHK semakin besar. Karena itu mulai saat ini yang namanya Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Lingkungan Hidup serta Kehutanan di wilayah, ialah sisi penting serta bersenyawa dengan Kementerian LHK. Saya titip serta meminta tolong benar dijaga mengenai itu,'' pesan Menteri Siti. 

Dalam kerangka jalinan pemerintah pusat serta pemda yang sudah ditata dalam UU Pemda, pengendalian lingkungan hidup serta Kehutanan jadi hal penting yang jarang-jarang dilihat pada tingkat tapak. Karenanya barisan pusat serta wilayah yang mengatur lingkungan hidup serta kehutanan jangan sama-sama lepas. 

''Mulai saat ini jika saya menjelaskan LHK, karenanya terhitung beberapa unsur wilayah harus bersama dengan kita. Jangan sampai dipisah ,'' tegas Menteri Siti. 

Menteri Siti Nurbaya mengutamakan dalam memberi respon RUU Omnibus Law, harus dipelajari benar secara baik, hingga di antara KLHK dengan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Lingkungan Hidup serta Kehutanan di wilayah harus bersenyawa dalam pandangan justifikasi, teoritik, empirik, atau pada kerangka sudut pandang untuk dikatakan secara baik ke ruang umum. 

Dalam Rapat kerja nasional KLHK yang berjalan sampai Jumat (28/2/2020), akan diulas beberapa rumor setrategis LHK, seperti pemulihan lingkungan serta rehabilitasi, Tanah Object Reforma Agraria (TORA) serta Perhutanan Sosial, Pengendalian Sampah serta Sampah, NDC serta Carbon Pricing, dan Omnibus Law. 

''Tugas barisan yang mengatur LHK makin berat. Kitalah pengawal dari keinginan serta tuntutan warga yang semakin besar. Jadi saya meminta Kepala Dinas, sering-seringlah buat nota dinas ke Gubernur, jika butuh konsultasi ke Dirjen. Berikan masalah keadaan terbaru serta sikapi secara cepat. Jangan dibiarkan siapa saja tidak menghargai pemerintah, sebab pekerjaan kita ialah jaga kedaulatan NKRI,'' tegas Menteri Siti. 

Program penting yang terkait dengan kerja bersama dengan salah satunya memberi dukungan realisasi TORA serta Perhutanan Sosial, khususnya pada pernyataan rimba tradisi. Dicontohkan, buat Pemda yang serius, dapat dibuktikan realisasi penyerahan sertifikat TORA serta Perhutanan Sosial ke warga, bisa terealisasi secara cepat. Tetapi ada pula Pemda yang masih kurang responsive menanggapi program pro rakyat ini. 

''Untuk TORA, tolong yakinkan benar program ini sampai ke warga, sebab sebetulnya Pemda Propinsi yang perlu serius. Saya percaya benar jika ini diperlukan Kepala Wilayah, karena itu dibagian birokrasi yang perlu memikirkannya. Saya meminta beberapa Dirjen KLHK menjaga benar masalah ini. Jika Kadis-nya belum kuat, dapat bersama kerja dengan Ditjen di Kementerian. Sebab fasilitasnya telah dikasi, sayang jika tidak digunakan untuk kebutuhan rakyat,'' pesannya. 

Perhutanan Sosial 

Begitupun untuk Perhutanan Sosial, diingatkannya supaya Pemda lebih proaktif 'jemput bola' ke KLHK. Jangan ada pemahaman jika tanggungjawab realisasi program TORA serta Perhutanan Sosial cuma jadi pekerjaan KLHK, tetapi ini satu kesatuan dengan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Lingkungan Hidup serta Kehutanan. 

''Saya titip benar jika KPH, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup serta Kehutanan, dan UPT KLHK ialah berlian. Jangan jalan sendiri-sendiri serta harus gerak bersama untuk wujudkan Indonesia Maju,'' tegas Menteri Siti. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin, yang ikut ada berpesan seirama supaya beberapa Kepala Dinas di wilayah ikut aktif memberi dukungan program kerja KLHK.''Para Kepala Dinas tolong berikan ke Gubernur, untuk memobilisasi rakyat rajin menanam pohon serta memberi dukungan program kerja KLHK yang lain. Kami dari Komisi IV memberi animo pada KLHK dengan beberapa programnya, kami siap back up untuk lingkungan hidup serta kualitas kehutanan Indonesia yang lebih baik,'' kata Hasan. 

Selesai dibuka Menteri LHK Siti Nurbaya, Rapat kerja nasional diteruskan dengan paparan dari Wakil Menteri LHK Alue Dohong tentang RPJMN 2020-2024, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono tentang pelajari kerja 2019 serta prioritas kerja 2020, dan Irjen KLHK tentang manajemen efek KLHK. Setelah itu beberapa Dirjen akan menjelaskan materi dalam beberapa session berkaitan Pemulihan Lingkungan serta Rehabilitasi, TORA serta Perhutanan Sosial.(*/win)